Anonimitas Terstruktur Dan Rekayasa Presepsi Dalam Polarisasi Digital Flores Timur

(Untuk Silent Readers dalam grup Medsos)

Pertarungan opini antara pendukung Bupati Flores Timur dan pihak kontra di media sosial tidak lagi bergerak dalam koridor kritik kebijakan yang rasional. Ia berubah menjadi kontestasi emosi. Ia dipenuhi diksi yang memuja tanpa ukur dan menyerang tanpa data. Kompleksitas tata kelola dipadatkan menjadi slogan.

Kritik direduksi menjadi sentimen. Dukungan dipoles menjadi loyalitas mutlak. Inilah pola demagogi yang sejak lama dipetakan oleh Aristoteles sebagai retorika yang memancing emosi massa ketika argumentasi rasional dianggap menghambat mobilisasi dukungan.

Demagogi bekerja dengan menyederhanakan persoalan publik yang kompleks. Anggaran dipisahkan dari konteks prioritas. Kebijakan dilepaskan dari indikator kinerja. Kritik diposisikan sebagai ancaman. Pendukung diproyeksikan sebagai penjaga moral. Dalam situasi seperti ini, demokrasi tidak lagi menjadi ruang deliberasi.

Ia menjelma menjadi panggung agitasi. Rasionalitas publik terkikis sedikit demi sedikit.

Gejala ini menjadi lebih serius ketika pertarungan tersebut banyak berlangsung melalui fitur “Peserta Anonim” pada grup Facebook “Berita Flotim Terkini”.

Fitur ini bukan ruang liar tanpa kendali. Ia diaktifkan melalui kewenangan admin. Ia adalah keputusan pengelolaan ruang diskusi.
Ia tidak netral. Dalam teori ruang publik Jürgen Habermas, legitimasi diskursus lahir dari keterbukaan identitas dan kesetaraan partisipasi.

Ketika identitas disamarkan secara sistemik, transparansi melemah dan relasi kuasa menjadi tidak simetris.

Peserta anonim mungkin merasa nyaman dan terlindungi. Mereka merasa dapat berbicara tanpa tekanan sosial. Namun di titik itu justru muncul indikator yang terang. Identitas anonim bukan tanpa jejak.
Identitas itu diketahui oleh admin grup. Anonimitas bersifat selektif dan terpusat. Publik tidak mengetahui siapa berbicara. Admin mengetahui.

Konsekuensinya tidak kabur. Dugaan rasional dapat diarahkan pada kemungkinan bahwa anonimitas dipelihara secara sadar. Bahkan tidak tertutup kemungkinan ia dimanfaatkan untuk menyederhanakan keterbelahan publik dan mengakumulasi ketidakrasionalan opini warga Flotim.

Jika anonimitas menjamur pada postingan dan komentar yang memicu polarisasi, ia berpotensi menjadi instrumen produksi persepsi. Ia dapat menciptakan ilusi dukungan massif. Ia dapat memperbesar gema serangan personal. Ia dapat menekan suara rasional yang memilih identitas terbuka.

Fenomena ini sejalan dengan spiral keheningan yang dirumuskan oleh Elisabeth Noelle-Neumann. Opini yang tampak dominan dapat membuat pihak lain ragu bersuara. Dominasi itu bisa saja dibangun oleh identitas yang dikendalikan secara administratif.

Secara hukum tata negara, kebebasan berpendapat adalah hak konstitusional. Hak itu melekat pada subjek hukum yang bertanggung jawab. Demokrasi mensyaratkan keberanian moral untuk mempertanggungjawabkan ucapan di ruang publik.

Ketika anonimitas terstruktur dipelihara dalam pertarungan politik lokal, akuntabilitas melemah. Kritik kehilangan bobot etik. Dukungan kehilangan kejujuran. Diskursus kehilangan integritas.

Motif penggunaan fitur Peserta Anonim dapat dibaca dalam beberapa lapis. Ada motif proteksi diri dalam komunitas yang relasinya dekat. Ada motif agresi tanpa risiko reputasi. Ada motif orkestrasi persepsi sebelum narasi dilegitimasi secara resmi. Namun jika anonimitas itu diketahui dan dikelola oleh satu otoritas administratif, pertanyaannya menjadi lebih mendasar.

Lalu apa?

Jika yang paling lantang adalah akun tanpa wajah yang identitasnya hanya diketahui satu tangan, apakah itu masih kebebasan atau sekadar orkestrasi?

Jika warga bernama memilih diam karena jenuh pada gema anonim, apakah itu partisipasi atau pembungkaman halus? Jika anonimitas dipelihara dan polarisasi disederhanakan, apakah kita sedang merawat demokrasi atau justru merancang ilusi tentangnya?

Oleh Kico Lamanepa